Larangan Bagi PNS

Larangan bagi PNS :

Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, Pemerintah atau Pegawai Negeri Sipil. Menyalahgunakan wewenang Tanpa izin Pemerintah menjadi Pegawai atau bekerja untuk Negara Asing Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik Negara Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang, dokumen atau surat-surat berharga milik Negara secara tidak sah Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain didalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung merugikan Negara. Melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas dendam terhadap bawahannya atau orang lain didalam maupun diluar lingkungan kerjanya. Menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang diketahui atau patut diduga bahwa pemberian itu bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan harkat dan martabat Pegawai Negeri Sipil, kecuali untuk kepentingan jabatan. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya. Melakukan suatu tindakan atau sengaja tidak melakukan tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga megakibatkan kerugian pihak yang dilayani. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan. Membocorkan dan memanfaatkan rahasia Negara yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain. Bertindak selaku perantara bagi suatu pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor / instansi Pemerintah. Memilki saham atau modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup kekuasaannya. Memilki saham suatu perusahaan yang kegiatannya tidak berada dalam ruang lingkup kekuasannya yang jumlah dan sifat kepemilikan itu sedemikian rupa sehingga melalui pemilikan saham tersebut dapat langsung atau tidak langsung menentukan penyelengaraan atau jalannya perusahaan. Melakukan kegiatan usaha dagang, baik secara resmi maupun sambilan, menjadi Direksi, Pimpinan atau Komisaris Perusahaan Swasta bagi yang berpangkat Pembina Golongan Ruang IV/a keatas yang memangku jabatan eselon I. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan ataupun pihak lain.

  Sumber : http://bkd.balikpapan.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=65